SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA
Gambar ilustrasi politik infrastruktur di indonesia
Dalam pendekatan kedua prespektif
ini mengandung dua tu poksi atau rana pegerakan yang bergerak di bidang masing
– masing. Untuk pencapaian suatu tujuan yang di inginkan oleh negara maka perlu
adanya konsep yang di bangun untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara
membuat kebijakan yang berpengaruh terhadap masyarakat. Namun persoalannya
kesenjangan menjadi masalah yang terjadi apabila di lakukan semata – mata oleh
hanya sebuah sistem yang di bangu oleh pemerintah yang dalam hal ini pembuat
dan pelaksana kebijakan. Sehingganya perlu yang namanya agen of control yang
dimana peran dari pihak yang tidak berada pada sebuah sistem. Keberadaan pihak
ini adalah untuk membangun suatu keseimbangan demi menciptakan pemerataan
kesejahteraan yang ada di dalam konteks pembangunan.
Demikian hal nya apabila kita
kaitkan kedua prespektif ini yang melahirkan paradigma dalam hal pembangunan
untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga secara sederhana dapat kita telaah
arti ataupun makna dari supra struktur adalah TRIAS POLITIKA yang dimana hal
ini berkaitan dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik dari jajaran
pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sedangkan yang termasuk dalam infra
struktur ini adalah lembaga – lembaga yang tidak masuk di dalam sistem pemerintahan
negara indonesia seperti partai politik, LSM ( lembaga swadaya masyarakat ),
ormas dan lain sebagainya.
Komunikasi politik yang di lakukan
oleh pengelompokan jenis – jenis lembaga ini berkaitan dengan bagaimana sebagai
lembaga yang berada di dalam maupun di luar sistem ini dapat melakukan segala
hal untuk mensejahterakan masyarakat. Inilah yang menjadi kunci untama dari
komunikasi politik dalam konteks pengkajian mengenai negara. Salah satu study
kasusnya adalah ketika bidang eksekutif dalam membuat dan menjalankan kebijakan
tidak berjalan efektif dan efisien akan terjadi polemik di depan publik dan
bahkan terjadi kesenjangan yang ada di depan masyarakat baik itu dalam aspek
ekonomi, sosial, budaya kepercayaan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sekiranya
hambatan yang di hadapi adalah salah satunya karena kurang mengaplikasikan
komunikasi politik dengan baik dan benar atau kurang tersampaikan kepada
komunikan dalam hal ini adalah masyarakat.
Penyaluran pembangunan yang di lakukan oleh
lembaga – lembaga yang terkait di dalam sistem yaitu supra srjuktur ini, harus
benar – benar ter capai kepada masyarakat dengan kewenangan masing – masing
lembaga tersebut. Sistem distribution of power / pendistribusian kekuasaan ini
harus benar – benar berjalan secara efektif dan efisien.
Unsur
– unsur yang berkaitan dengan supra struktur :
1.
Lembega legislatif
Konteks komunikasi
politik yang di lakukan oleh badan legislatif sebagai lembaga yang berada
dengan sistem perlu mengawasi badan eksekutif dalam melaksanakan kinerjanya
demi mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Fungsi anggaran dari legislatif
juga sangat berpengaruh dalam konteks pembangunan, karena itu perlu adanya
perhatian penting dalam mengelola anggaran yang ingin di salurkan kepada
masyarakat. Sehingga komunikasi antara eksekutif dan legislatif tidak boleh ada
kesenjangan antara satu dengan yang lainnya.
2.
Lembaga eksekutif
Peran dari eksekutif
sangat penting dengan masyarakat, sehingganya komunikasi yang di bangun perlu
ada yang baik. Untuk itun dapat kita melihat seringkali study khasus yang
terjadi saat ini, ketika suatu kebijakan oleh pemerintah dalam tata kelola
kota. Yang mengakibatkan penggusuran lapak pedagang kaki lima ( PKL ), namun
yang menjadi kendala adalah masyarakat dengan status seperti itu menjadi kehilangan
mata pencaharian hidup. Lalu paradigmanya pemerintah harus mengarahkan
masyarakat ini kemana ? solusinya adalah memberikan tempat yang lebih layak
untuk menyambung keidupannya, untuk itu komunikasi yang di bangun harus lebih
baik.
3.
Lembaga yudikattif
Secara singkat lembaga
ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas peradilan, demi tercapainya
keseimbangan antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Penyimpangan yang di
lakukan semua pihak di awasi oleh lembaga peradilan ini.
Seperti sudah di ulas dalam pembahasan sebelumnya bahwa
untuk mencapai keseimbangan dalam melakukan pembangunan dengan tujuan
kesejahteraan masyarakat ada lembaga – lembaga besar seperti TRIAS POLITIKA di
atas juga terdapat lembaga – lembaga atau pihak ya ng berada di luar sistem
yang berpengaruh di dalam sistem untuk menjalankan kebijakan dengan baik.
Lembaga yang terkait
atau di kelompokkan dalam infrastruktur :
1.
Lembaga swadaya
masyarakat ( LSM )
Peran dari lembaga LSM
sangat berpengarih terhadap sistem di lihat dari bentuk – bentuknya. Seperti
LSM yang bergerak di dunia ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan sebagainya.
Secara tidak langsung dapat mengawasi ataupun membantu kinerja dari
pengaplikasian kebijakan pemerintah.
2.
Partai politik
Berada di luar sistem
bukan berarti bahwa peran lembaga ini tidak memiliki andil dalam pembanginan
atau aktivitas yang di lakukan di dalam sistem. Bagian ini ternyata justru
berperan penting dalam mewujudnyatakan peran eksekutif yang di maksud sebagai
pemerintah. Para aktor – aktor politik
yang di ajukan oleh partai politi, serta aktivitas yang di lakukan parpol
sangat berpengaruh dalam hal sebagai komunikasi politik. Contohnya dalam
publikasi dan kampanye pencalonan dimana komunikasi yang baik di bangun
sedemikian rupa untuk bagaiman calon aktor elit politik yang di ajukan dapat
memenangkan pemilihan. Selain itu juga parpol beroperan untuk mengajukan konsep
kebijakan yang di bangun oleh calon aktor politik setelah jadi pemimpin untuk
menjalankan konsep kebijakan oleh parpol pengusung tersebut.
3.
Elit – elit ( tokoh –
tokoh ) politik
Untuk mendapatkan
kepercayaan dari masyarakat dalam melakukan proses persaingan politik, para
tokoh – tokoh politik mengaplikasikan komunikasi dengan baik terhadap
masyarakat. Walaupun tidak dapat di prediksi secara langsung, tentang karakter
mendasar dari tokoh – tokoh elit politik ini. Namun dengan cara pencitraan
dengan selalu menunjukkan sisi baik nya di depan publik, maka secara tidak
langsung akan di pandang baik oleh masyarakat.
4.
Media masa
Terkait dengan media,
segala aktivitas lembaga baik supra dan infrastruktur dapat terwujudnya
transparansi antara semua pihak ini. Konteks komunikasi politik yang baik juga
di tentikan oleh media sebagai pihak penyalur informasi terkait dengan politik.
Maka secara tidak langsung media berpengaruh terhadap sistem negara.