Opini Public: Perdebatan Gubernur NTT Vs Tuan Tanah Sumba Timur

Opini Public: Edwin Hunggurami, S.AP

Hallo sobat blogger tercinta dimanapun berada, berjumpa lagi dengan mr.ed dalam opini public. Kali ini kita menyampaikan pandangan menarik tentang masalah krusial yang sedang panas di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni perdebatan hebat antara Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dengan pemegang kuasa hak ulayat tanah di Kabupaten Sumba Timur. Sejauh ini, sejak video perdebatan yang beredar di media sosial sudah menuai komentar dari berbagai pihak dan bahkan sudah ada gelombang aksi yang dilakukan oleh Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur yang dilakukan didepan Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/12/21).

Pada kesempatan kunjugan kerja Gubernur NTT tersebut yang berujung perdebatan dan perseteruan hebat jelas melalui video yang beredar dimedia sosial, Sabtu (27/11/21) memang jelas keduanya sama-sama memiliki prinsip yang kuat. Namun sangat disayangkan ketika dalam perdebatan tersebut Gubernur VBL mengucapkan kata-kata yang menyakitkan dan bahkan tersulut emosi, sehigga menimbulkan sikap yang terlihat arogansi.

Nahh,, sobat pembaca yang luar biasa, pada kesempatan ini saya percaya kita semua sama-sama sudah melihat video yang beredar dimedia sosial, kemudian berujung menuai protes yang hebat terhadap Gubernur VBL atas gaya komunikasinya yang buruk saat berbicara dengan masyarakat. Pada bagian ini penulis ingin mengajak cara berfikir kita sedikit keluar dari pro dan kontra pemerintah, masyarakat, aktivis, penggiat media sosial atau Civil Society pada umumnya. Sebagai seorang pemimpin memang jelas seorang Gubernur yang dianggap sebagai pemimpin daerah, melalui gaya komunikasi (communication style) sudah sangat melukai dan membuat masyarakat sulit menerima kenyataan tersebut, namun pada satu sisi yang berbeda kita juga perlu bersama mengkritisi arus prodak kebijakan (polisy) dari pemerintahan sebelumnya yang terjadi didaerah sumba timur baik dari pusat hingga daerah.

Apakah sebagai masyarakat yang hari ini merasa ini adalah pukulan keras yang harus dilawan atau ini adalah reaksi atas rasa sakit yang terlanjur secara perlahan menusuk dari dalam tubuh. Secara prinsip pembangunan kajian penulis sebagai seorang yang masa kuliahya belajar tentang Formulasi Kebijakan (policy formulation), tentunya pembangunan yang baik agar dapat terlaksana dengan baik dan mudah adalah dengan cara membangun sesuai dengan potensi daerah, karena itu sebabnya hadir model system pemerintahan Desentralisasi yang juga merupakan hasil perjuangan para pendahulu dengan melalui berbagai proses perubahan system di indoesia. Sumba Timur khususnya merupakan daerah dengan potensi geografi sangat besar. Sehingga penulis dalam kesempatan saat bertemu pemeritah daerah Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2017 disebuah kegiatan sempat menyampaikan bahwa pembanguan di wilayah sumba timur harus sesuai dengan prinsip potensi yang ada yakni bidang Pertanian, Peternakan Dan Pariwisata.

Berdasarkan kajian tersebut penulis melihat kendala yang sangat hebat pada bidang sosial, dimana masyarakat Sumba Timur khususnya sangat minim Sumber Daya Manusia disebabkan karena kualitas infrastruktur pendidikan yang tergolong tertinggal, terendah dan terbelakang. Untuk itu penulis tidak bersepakat ketika dunia industry dipaksakan masuk ke wilayah sumba timur yang menghabiskan ribuan hektar yang secara umum oleh masyarakat Sumba Timur merupakan tempat menggembala hewan. Hal yang esensial yang mebuat penulis tidak bersepakat adalah masyarakat sumba timur khususnya tidak siap dan memang tidak tepat menerima dunia industri, karena masyarakat hanya paling bisa menjadi buruh selebihnya seluruh hidupnya hanya diatur dengan upah. Lebih buruk hal yang terjadi adalah mereka tidak akan bisa hidup dan menyesuaikan dengan kehidupan yang akan tercipta oleh pengaruh dunia industry, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya.

Idealnya sebuah pembangunan adalah Revolusi, bukan Evolusi, dunia industry masuk kewilayah sumba Timur juga memiliki sisi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi dari segi perubahan khususnya di Sumba Timur akan berakibat lambat. Dari sini pertanyaan mendasarnya apakah Grand Design Development Gubernur VBL di bidang peternakan ini adalah jawaban tepat sesuai potensi daerah atau bagian dari keinginan beliau membangun usaha bagi anak ? hal tersebut yang mestinya harus lebih jelas seorang Gubernur NTT jelaskan terhadap masyarakat sumba timur khususya. Sehingga dalam masalah yang sedang dihadapi masyarakat Sumba Timur saat ini, tidak terjebak dalam dinamika yang kurang esensial. Tentunya sangat sulit menyalahkan satu dengan yang lainnya, namun yang jelas penulis meyesalkan gaya komunikasi Gubernur VBL dan juga sangat disayangkan harusnya kita sejak awal mengutamakan kajian akademisi dalam menentukan arus policy yang akan dilakukan sehingga bebannya tidak terletak pada akhir yang imbasnya tentu untuk masyarakat Sumba Timur dan juga Pemerintahan Pemda Kabupaten Sumba Timur yang baru.

Pada akhir tulisan ini penulis mengusulkan setiap kebijakan yang menyakut wilayah pembangunan dibidang potensi daerah harus berdasarkan kajian akademisi local yang mengetahui peluang dalam membangun daerah. Inilah sebabnya konsep desentralisasi itu hadir untuk memberikan ruang besar bagi anak bangsa berkarya melalui system pemerintahan otonom. Salam angkat topi tuya, kita ketemu dalam coffe break.🙏🇮🇩🇮🇩