MENILIK MINDSET MASYARAKAT

Oleh:UmbuPhim

Dalam penelitian saya tentang implementasi kepemimpinan visioner di salah satu desa di kabupaten malang, saya menemukan hal yang sangat unik yang sangat sulit saya lupakan dan cukup berkesan bagi saya dalam memberikan satu warna baru untuk melihat bagaimana kita dapat mengklasifikasikan kelompok masyarakat dengan kemampuan mereka untuk melihat sebuah perubahan. Jadi dari hasil penelitian saya tersebut dapat disimpulkan beberapa hal penting memang dan dari kesadaran ini dapat membawa saudara kepada cara berfikir dan cara memberikan value bagi masyarakat kita dengan lebih arief, dimana kita dapat melihat dan mengklasifikasikan kelompok masyarakat kita menjadi tiga kelompok masyarakat sesuai dengan mindsetnya yakni:

OLIGARKI PEMICU KORUPSI

DEMOKRASI OLIGARKI PEMICU KORUPSI

gambar : kumpulan oligarki

Jelas mungkin hari ini kita melihat dari prespektif kekinian, ada banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya korupsi dalam negeri ini. Tidak hanya memperlambat pembangunan tetapi kelakuan para koruptor sudah sangat tidak bisa di toleransi lagi, karena sampai saat ini masyarakat terus di hisap hasil keringat maupun kekayaan yang semestinya menjadi hak miliknya. Pada negara yang sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi ini, menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa atau sering di sebut sebagai extra ordinary crime, hingga saat ini di bentuk undang – undang yang mengatur tersendiri di luar UUD 1945 atau konstitusi lainya, serta di bentuk lembaga khusus yang menangani kejahatan ini yakni komisi pemberantasan korupsi ( KPK ), yang dalam hal ini terbentuk atas UU RI Nomor 30 tahun 2002. Demikian terbukti bahwa indonesia sangat mengecam kejahatan ini, namun satu hal yang menjadi polemik yang sangat tinggi dari sudut pandang kaca mata masyarakat pada umumnya adalah bagaimana kita bisa secara rasional melihat dan menilai korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, tetapi aturan yang mengatur ataupun lebih spesifik hukuman yang di limpahkan kepada para koruptor belum extra ordinary crime.

Ketika kita membandingkan khasus ini, dapat kita bandingkan dengan khasus narkotika yang juga sebagai kejahatan dalam negara. Paradigmanya adalah apakah yang terjadi pada negeri ini ? apakah hanya milik para pemodal dan koruptor berdasi ? pertanyaan dengan amarah ini acap kali terlontar dari para aktivis – aktivis korupsi dan masyarakat awam. Narkotika dalam hal ini yang kita sebut sebagai kejahatan dalam negara di hukum mati ( di eksekusi mati ) oleh penegak hukum, lantas korupsi yang di katakan sebagai kejahatan yang extra ordinary crime itu tidak di eksekusi mati. Secara jelas bahwa uang negara yang begitu besarnya menembus nilai yang sangat tinggi dan secara tidak langsung hal tersebut membunuh banyak masyarakat sebagai pemilik negeri ini.

Kemudian seperti hal nya saat ini kita melihat banyak ketimpangan dalam korupsi ini sangat panjang, baik dalam melihat dari prespektif historis ataupun persoalan kekinian. Tetapi persoalan utamanya adalah akar yang menjiwai para koruptor untuk melakukan korupsi. Bukan saja pada tatanan kehidupan yang serba menginginkan hal yang sangat hedonis, tetapi korupsi sudah sangat melekat dalam kehidupan para petinggi negara ini. Dari konsep yang di ulas pada kesempatan kali ini, berpandangan pada sisi penyebab koruptor yang sejak dahulu kala ada dalam tatanan kehidupan yakni konsep pemerintahan oligarki ini. Para raja zaman dahulu selalu di bawakan upeti oleh hambanya ketika ingin sesuatu atau pun  hanya sebartas berbicara dengan rajanya, demikian pada zaman sebelum masuknya para kolonial atau penjajahan. Masuk pada era berikutnya yakni penjajahan oleh negara – negara eropa, melalui jalur perdagangan, maka di kenal yang namanya kapitalis. Para pemodal ini berperilaku layaknya raja pada zaman sebelumnya, namun pada konteks yang lebih modern. Mereka melakukan berbagai cara untuk memelihara hartanya untuk bagaimana tidak di kuasai oleh orang lain. Sehingga pada konsep ini para pemodal atau kapitalis ini, berusaha terjun ataupun meracuni pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana pengelolaan sumberdaya untuk menjaga tatanan kekayaannya.

Konsep ini yang selalu melekat pada jiwa para pejabat yang melakukan tindakan korupsi, sehingga tidak heran ketika kita melihat para koruptor yang sebenarnya untuk di ukur dalam kekayaannya sangat tidak rasional ketika mereka melakukan korupsi, sedangkan sebenarnya mereka sudah berada pada kondisi yang sangat terpenuhi.

Dalam kerangka demokrasi yang kita jalan kan dalam negeri ini sudah sedemikian rupanya untuk bagaimana mengatur kepentingan yang berpihak kepada rakyat. Tetapi belum secara efektif di jalankan dengan baik oleh para pemimpin atau pun jajaran birokrat kita. Di balik demokrasi langsung oleh pemerintah dan di pilih langsung oleh masyarakat, tapi masih juga terjadi yang namanya money politik ( politik uang ). Selamanya akan terus seperti ini negara kita dalam menjalankan pemerintahan walaupun sistem yang di gunakan akan selalu sama, dan di pelihara oleh orang – orang tersebut. Yang secara kasat mata kita dapat menilai oknum – oknum yang berperan dalam tatanan kehidupan bernegara. Apapun masa yang terus berganti tidak akan merubah konsep demokrasi oligarki ini. Solusi satu – satunya adalah merubah total ( mengganti ) semua orang yang berada dalam tatanan sistem yang seperti di jelaskan sebelumnya. Mata rantai yang sangat kuat ini harus di putus, dan di ganti oleh orang – orang yang betul – betul belum tersentuh oleh aktor – aktor, serdadu – serdadu pemelihara sistem oligarki ini. Selama hal ini belum terwujud maka selamanya negara kita akan di lilit oleh para oligark – oligark tersebut

SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA

SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA

Gambar ilustrasi politik infrastruktur di indonesia

Dalam pendekatan kedua prespektif ini mengandung dua tu poksi atau rana pegerakan yang bergerak di bidang masing – masing. Untuk pencapaian suatu tujuan yang di inginkan oleh negara maka perlu adanya konsep yang di bangun untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara membuat kebijakan yang berpengaruh terhadap masyarakat. Namun persoalannya kesenjangan menjadi masalah yang terjadi apabila di lakukan semata – mata oleh hanya sebuah sistem yang di bangu oleh pemerintah yang dalam hal ini pembuat dan pelaksana kebijakan. Sehingganya perlu yang namanya agen of control yang dimana peran dari pihak yang tidak berada pada sebuah sistem. Keberadaan pihak ini adalah untuk membangun suatu keseimbangan demi menciptakan pemerataan kesejahteraan yang ada di dalam konteks pembangunan.

            Demikian hal nya apabila kita kaitkan kedua prespektif ini yang melahirkan paradigma dalam hal pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga secara sederhana dapat kita telaah arti ataupun makna dari supra struktur adalah TRIAS POLITIKA yang dimana hal ini berkaitan dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik dari jajaran pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sedangkan yang termasuk dalam infra struktur ini adalah lembaga – lembaga yang tidak masuk di dalam sistem pemerintahan negara indonesia seperti partai politik, LSM ( lembaga swadaya masyarakat ), ormas dan lain sebagainya.

            Komunikasi politik yang di lakukan oleh pengelompokan jenis – jenis lembaga ini berkaitan dengan bagaimana sebagai lembaga yang berada di dalam maupun di luar sistem ini dapat melakukan segala hal untuk mensejahterakan masyarakat. Inilah yang menjadi kunci untama dari komunikasi politik dalam konteks pengkajian mengenai negara. Salah satu study kasusnya adalah ketika bidang eksekutif dalam membuat dan menjalankan kebijakan tidak berjalan efektif dan efisien akan terjadi polemik di depan publik dan bahkan terjadi kesenjangan yang ada di depan masyarakat baik itu dalam aspek ekonomi, sosial, budaya kepercayaan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sekiranya hambatan yang di hadapi adalah salah satunya karena kurang mengaplikasikan komunikasi politik dengan baik dan benar atau kurang tersampaikan kepada komunikan dalam hal ini adalah masyarakat.

             Penyaluran pembangunan yang di lakukan oleh lembaga – lembaga yang terkait di dalam sistem yaitu supra srjuktur ini, harus benar – benar ter capai kepada masyarakat dengan kewenangan masing – masing lembaga tersebut. Sistem distribution of power / pendistribusian kekuasaan ini harus benar – benar berjalan secara efektif dan efisien.

Unsur – unsur yang berkaitan dengan supra struktur :

1.        Lembega legislatif

Konteks komunikasi politik yang di lakukan oleh badan legislatif sebagai lembaga yang berada dengan sistem perlu mengawasi badan eksekutif dalam melaksanakan kinerjanya demi mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Fungsi anggaran dari legislatif juga sangat berpengaruh dalam konteks pembangunan, karena itu perlu adanya perhatian penting dalam mengelola anggaran yang ingin di salurkan kepada masyarakat. Sehingga komunikasi antara eksekutif dan legislatif tidak boleh ada kesenjangan antara satu dengan yang lainnya.

2.        Lembaga eksekutif

Peran dari eksekutif sangat penting dengan masyarakat, sehingganya komunikasi yang di bangun perlu ada yang baik. Untuk itun dapat kita melihat seringkali study khasus yang terjadi saat ini, ketika suatu kebijakan oleh pemerintah dalam tata kelola kota. Yang mengakibatkan penggusuran lapak pedagang kaki lima ( PKL ), namun yang menjadi kendala adalah masyarakat dengan status seperti itu menjadi kehilangan mata pencaharian hidup. Lalu paradigmanya pemerintah harus mengarahkan masyarakat ini kemana ? solusinya adalah memberikan tempat yang lebih layak untuk menyambung keidupannya, untuk itu komunikasi yang di bangun harus lebih baik.

3.        Lembaga yudikattif

Secara singkat lembaga ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas peradilan, demi tercapainya keseimbangan antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Penyimpangan yang di lakukan semua pihak di awasi oleh lembaga peradilan ini.

            Seperti sudah di ulas dalam pembahasan sebelumnya bahwa untuk mencapai keseimbangan dalam melakukan pembangunan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat ada lembaga – lembaga besar seperti TRIAS POLITIKA di atas juga terdapat lembaga – lembaga atau pihak ya ng berada di luar sistem yang berpengaruh di dalam sistem untuk menjalankan kebijakan dengan baik.

Lembaga yang terkait atau di kelompokkan dalam infrastruktur :

1.        Lembaga swadaya masyarakat ( LSM )

Peran dari lembaga LSM sangat berpengarih terhadap sistem di lihat dari bentuk – bentuknya. Seperti LSM yang bergerak di dunia ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan sebagainya. Secara tidak langsung dapat mengawasi ataupun membantu kinerja dari pengaplikasian kebijakan pemerintah.

2.        Partai politik

Berada di luar sistem bukan berarti bahwa peran lembaga ini tidak memiliki andil dalam pembanginan atau aktivitas yang di lakukan di dalam sistem. Bagian ini ternyata justru berperan penting dalam mewujudnyatakan peran eksekutif yang di maksud sebagai pemerintah. Para  aktor – aktor politik yang di ajukan oleh partai politi, serta aktivitas yang di lakukan parpol sangat berpengaruh dalam hal sebagai komunikasi politik. Contohnya dalam publikasi dan kampanye pencalonan dimana komunikasi yang baik di bangun sedemikian rupa untuk bagaiman calon aktor elit politik yang di ajukan dapat memenangkan pemilihan. Selain itu juga parpol beroperan untuk mengajukan konsep kebijakan yang di bangun oleh calon aktor politik setelah jadi pemimpin untuk menjalankan konsep kebijakan oleh parpol pengusung tersebut.

3.        Elit – elit ( tokoh – tokoh ) politik

Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam melakukan proses persaingan politik, para tokoh – tokoh politik mengaplikasikan komunikasi dengan baik terhadap masyarakat. Walaupun tidak dapat di prediksi secara langsung, tentang karakter mendasar dari tokoh – tokoh elit politik ini. Namun dengan cara pencitraan dengan selalu menunjukkan sisi baik nya di depan publik, maka secara tidak langsung akan di pandang baik oleh masyarakat.

4.        Media masa

Terkait dengan media, segala aktivitas lembaga baik supra dan infrastruktur dapat terwujudnya transparansi antara semua pihak ini. Konteks komunikasi politik yang baik juga di tentikan oleh media sebagai pihak penyalur informasi terkait dengan politik. Maka secara tidak langsung media berpengaruh terhadap sistem negara.